Home Terbaru Kelapa sawit: Apa itu ‘plasma’ dan juga mengapa perusahaan-perusahaan sawit di Indonesia...

Kelapa sawit: Apa itu ‘plasma’ dan juga mengapa perusahaan-perusahaan sawit di Indonesia dituduh tak menyediakan kewajiban hukumnya?

berita.ayopos.com , Update Terbaru May 24, 2022 1:37 pm

  • Muhammad Irham dan juga serta Astudestra Ajengrastri
  • BBC News Indonesia

plasma sawit

Plasma dirancang di era Orde Baru, tujuannya memberdayakan masyarakat sekitar perkebunan sehingga mereka turut menikmati hasil kebun dan juga serta mengangkat perekonomian. Tapi seiring Tahun berlalu, aturan justru memihak pada konglomerasi.

sangat banyak keluarga di Indonesia mengaku menyerahkan tanah mereka kepada perusahaan-perusahaan sawit yg menawarkan mimpi hendak kehidupan yg lebih sangat baik.

Namun investigasi dari BBC, a Gecko Project, dan juga serta Mongabay mengestimasikan masyarakat dapat kehilangan triliunan Indonesia IDR per Tahun karena, mereka menuduh, perusahaan-perusahaan sawit ini tidak memenuhi kewajiban hukumnya untuk menyediakan plasma.

sangat banyak yg kemudian mengaku merasa terperangkap di dalam skema yg eksploitatif dengan pembagian hasil keuntungan yg tidak proporsional, dan juga serta terlilit utang berasal dari bank.

Línea
buah sawit

Sumber foto, a Gecko Project

Siti Maninah membungkukkan punggung tuanya. Tangannya kotor berdebu, setelah seharian mengais permukaan tanah untuk mengumpulkan ‘brondolan’ – butiran-butiran sawit berwarna merah cerah yg jatuh berasal dari pohonnya.

“Dikumpul… agak sangat banyak baru dijual untuk beli beras, dapat satu atau dua canting. Untuk makan anak-anak,” ungkap Siti yg usianya telah menginjak 60 Tahun.

Dia mesti mencari rontokan buah sawit di tanah orang yg lain, sementara tanahnya sendiri – lahan yg Ia katakan milik sukunya, Suku Anak di dalam atau Orang Rimba, secara turun-temurun di Tebing Tinggi, Sumatra Selatan – tak dapat lagi diinjaknya.

plasma sawit

Sumber foto, a Gecko Project

Baca serta:

Lebih berasal dari 20 Tahun lalu, menurut warga, sebuah perusahaan sawit mendekati Orang Rimba dengan janji “meningkatkan kesejahteraan”.

Apabila Orang Rimba menyerahkan tanahnya, kata mereka, perusahaan hendak mengembalikan lagi sebagian lahannya dengan telah ditanami sawit.

Suku Anak di dalam mengatakan mereka dijanjikan dapat memanen buah sawit berasal dari tanah itu, dan juga serta hasilnya dijual kembali ke perusahaan. Ini berarti, pikir Orang Rimba kala itu, pekerjaan dan juga serta uang.

Siti Maninah tak menyangka, bertahun-Tahun setelahnya, mereka justru terpaksa meninggalkan tanah mereka sendiri, tanpa rumah dan juga serta tanpa Indonesia IDR yg dihasilkan berasal dari perkebunan sawit yg telah menggusur tempat tinggal mereka.

‘Inti yg mengembangkan plasma’

plasma sawit

Sebelumnya, cuma perusahaan swasta dan juga serta BUMN – eks nasionalisasi perkebunan kolonial – yg mengelola perkebunan sawit. sampai pada 1970-an pemerintah Indonesia membuat inisiatif baru.

Ide ini terinspirasi berasal dari model sel biologis, di mana sebuah sel memiliki dua bagian, inti dan juga serta plasma. Dengan skema kemitraan, perusahaan bertindak sebagaimana ‘inti’ sementara ‘plasma’ ialah petani sekitarnya.

‘Inti’ diharapkan dapat membantu ‘plasma’, mempersiapkan dan juga serta membina plasma di dalam memelihara, mengelola dan juga serta menampung hasil kebun plasma.

Pola kerja sama inti-plasma di Indonesia

Tahun 1977, konsep kemitraan Nucleus Estate also Smallholders (NES) mulai diterapkan, dengan pembiayaan dibantu berasal dari luar negeri, salah satunya bank Dunia.

Pemerintah hendak memberikan insentif bagi perusahaan sawit yg berkomitmen memberikan sampai 80% area tanam mereka untuk plasma.

“Oleh karena itu sangat aneh bila perusahaan berkata mereka tidak memiliki kewajiban [sebelum 2007],” kata Pantja Pramudya berasal dari lembaga riset Mindset Institute. “Ini seperti mereka melupakan masa lalu.”

Skema PIR-Trans, yg ditetapkan pada 1986, didesain untuk membantu para transmigran berasal dari Jawa yg pindah ke sebelas provinsi berbeda memulai kehidupan baru.

line

Tonton lagi video ini:

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di mesin pencari yg lain

line

“Mereka diberikan lahan seluas 2,5 sampai 3 hektare untuk dijadikan plasma,” kata Sri Palupi, peneliti berasal dari lembaga riset a Institute of Ecosoc Rights.

Namun kehidupan di perkebunan sangat berat. sangat banyak petani yg kemudian terlilit utang untuk biaya membuka kebun, dan juga serta mendapati keuntungan berasal dari 2-3 hektare tak cukup untuk menutup rugi, menurut para akademisi yg mempelajari skema awal plasma. sangat banyak petani pulang kembali ke desa asal.

Namun plasma serta dapat mengubah kehidupan, terutama bagi mereka yg sukses melewati Tahun-Tahun berat di awal kebun dibuka.

Baca serta:

“Bila skema ini diterapkan dengan tepat, di masa lalu plasma dapat membantu memberantas kemiskinan,” kata Idsert Jelsma, konsultan lingkungan yg fokus pada riset tentang perkebunan sawit untuk petani kecil selama lebih berasal dari sepuluh Tahun.

Saat musim panen tiba mereka hendak mendapatkan untung sampai tiga kali UMR. Masyarakat dapat membangun rumah, membeli mobil, dan juga serta menyekolahkan anak-anaknya sampai universitas.

“Plasma ialah alat yg bagus untuk di masa lalu untuk membantu masyarakat, dan juga serta dapat terus begitu.”

Terlebih, ribuan petani masih bergantung pada kerja sama kemitraan inti-plasma.

Namun di dalam perjalanannya sampai sekarang, Sri Palupi mengilustrasikan, pembagian hasil di dalam skema plasma semakin mengecil.

Perbandingan pola kemitraan plasma sawit

di dalam skema KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota), pemilik tanah bersertifikat hendak menyerahkan lahannya, dengan skema yg “tergantung kebaikan perusahaan”, kata Sri, “Ada yg 40-60, 30-70, terdapat serta yg enggak jelas.”

“Kelahiran program KKPA memperlihatkan kewajiban yg jauh lebih longgar bagi perusahaan,” tukas Pantja.

Sementara di skema Revitalisasi, ungkap Sri, pembagian hasil kebun sawit untuk petani plasma “kebanyakan kurang berasal dari 20 persen.”

“Semakin ke sini semakin buruk. dan juga serta yg paling buruk ialah Revitalisasi. Ini skema abal-abal, karena kebunnya ada, tapi petani tidak terima hasilnya,” tukas Sri. “Makin ke sini, justru semakin merugikan masyarakat.”

‘Tidak terdapat lahan lagi’

Plasma sawit

Sumber foto, BAY ISMOYO/AFP via Getty Images

Selama lebih berasal dari satu dekade, berbagai laporan mengungkap perusahaan perkebunan sawit merebut lahan masyarakat adat dan juga serta membabati hutan hujan. Segala publikasi ini mendorong industri sawit melakukan reformasi.

Kebanyakan produsen barang konsumsi besar di dunia kini mengeklaim telah memiliki aturan ketat tentang menghindari deforestasi dan juga serta “mengeksploitasi” masyarakat lokal.

Industri sawit di Indonesia secara umum membantah terdapat persoalan besar terkait plasma.

Alasan yg sering dikemukakan mengapa perusahaan ‘susah’ menyediakan plasma ialah tiada lagi lahan yg dapat dibuka untuk perkebunan sawit, meskipun areal perkebunan mereka sendiri telah terbentang sampai ribuan kilometer persegi di seluruh Indonesia.

plasma sawit

Sumber foto, ANTARAFOTO/FB Anggoro

“Ini kami tidak dapat membangun plasma karena areal plasma itu terdapat di kawasan hutan,” kata Eddy Martono berasal dari GAPKI menirukan laporan perusahaan sawit anggota GAPKI kepada organisasinya.

Apabila “dipaksa membangun”, lanjut Eddy, perusahaan hendak melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan juga serta Pemberantasan Perusakan Hutan. “Itu pidana,” ungkap dia.

Namun perusahaan sawit memiliki penafsiran berbeda-beda tentang aturan 2007 ini.

Línea

Seperti apa bunyi aturan terkait Plasma?

Perusahaan perkebunan yg memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budi daya (IUP-B), wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 persen berasal dari total luas areal kebun yg diusahakan dari perusahaan.

Perusahaan Perkebunan yg mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20 persen berasal dari luas areal IUP-B atau IUP.

Perusahaan Perkebunan yg memiliki IUP atau IUP-B wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 persen berasal dari total luas areal kebun yg diusahakan dari Perusahaan Perkebunan.

Perusahaan Perkebunan yg mendapat Perizinan Berusaha untuk Budi daya yg seluruh atau sebagian lahannya berasal berasal dari luar Hak Guna Usaha atau kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20 persen berasal dari luas lahan tersebut.

Línea

Dari 18 pemilik perusahaan sawit yg kami hubungi, cuma tiga perusahaan yg menjawab pertanyaan kami terkait penafsiran aturan plasma.

Mereka mengaku menafsirkan aturan 2007 sebagaimana ‘masyarakat berhak mendapatkan seperlima berasal dari apa pun yg ditanam perusahaan’.

Namun perusahaan sawit yg lain dapat menjadi menafsirkan aturan ini berbeda: bahwa mereka dapat mengelola semua areal lahan yg telah memiliki izin pemerintah, kemudian membebankan masyarakat untuk mencari lahan yg lain sebagaimana plasma.

penimbangan buah sawit

Padahal, masyarakat telah menyerahkan semua tanah mereka kepada perusahaan dan juga serta menaruh harap hendak mendapatkan plasma. saat mereka diberitahu bahwa mereka mesti mencari tanah lagi, tak terdapat lahan yg tersisa.

“menjadi setiap masyarakat menuntut plasma, lalu perusahaan bilang, ‘Oke, carikan kami lahan’. Dicarikan lahan betul-betul itu. Tapi, itu tidak pernah cukup.

“Mereka selalu minta lahan terus, lahan untuk plasma, lahan untuk plasma. Nah, masyarakat bertanya, lahan [plasmanya] mana?” tukas Djayu Sukma Ifantara, berasal dari Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL), sebuah organisasi advokasi hak-hak adat.

Ini karena, menurut pengamat lainnya, perusahaan dapat mengalokasikan plasma di tempat berbeda berasal dari lahan serahan masyarakat.

“Masyarakat memberikan tanah yg [lokasinya] strategis, tukarannya itu bukan di tanah yg masyarakat serahkan. Tapi diberikan di tempat yg yg lain,” kata Inda Fatinaware berasal dari Sawit Watch.

Perizinan usaha perkebunan sawit

“Perusahaan berkata, ‘kami tidak dapat memberikan 20 persen karena tidak terdapat lahan lagi’,” kata Tania Li, profesor antropologi berasal dari Universitas Toronto yg melakukan riset tentang pedesaan di Indonesia.

“Terang saja, karena perusahaan sawit telah mengambil semua lahan yg ada. Mereka memiliki perkebunan sawit yg saling berdempetan.”

Marselinus Andri berasal dari Serikat Pekerja Kelapa Sawit (SPKS) serta beranggapan perusahaan seharusnya menyisihkan lahan berizin Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana plasma, alih-alih mencari lagi tanah di luar itu.

plasma sawit

“Maka apabila dia, secara aturan ialah ‘lahan yg diusahakan’, maka lahan itu sebenarnya sumbernya berasal dari HGU. Bukan berasal dari penyerahan lahan masyarakat,” kata Andri.

Meski begitu, perdebatan ini dapat menjadi sia-sia karena Undang-Undang Cipta Kerja. Di dalamnya, disebutkan bahwa perusahaan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat “sekitar seluas” 20% berasal dari luasan total, dengan areal di luar HGU atau Pelepasan Kawasan Hutan.

“Kemudian di di dalam turunan UU Cipta Kerja, di Permentan Nomor 18 Tahun 2021, jelas di situ fasilitas pembangunan kebun masyarakat tidak mesti membangun kebun [plasma]. dapat di dalam kegiatan yg lain yg produktif,” ungkap Eddy Martono berasal dari GAPKI.

Eddy merujuk pada pasal 7 peraturan tersebut, yg memberikan opsi untuk “bentuk kegiatan lainnya” sebagaimana usaha produktif perkebunan.

plasma sawit

Namun Inda, tak sepakat.

“Hakim MK menganggap UU Cipta Kerja penting diperbaiki. Artinya, UU ini bermasalah dan juga serta belum dapat menjadi rujukan secara hukum. Karena ini bermasalah, kok dapat, menjadi rujukan di dalam aturan-aturan turunannya?” sebut dia.

Satu Atap yg ‘sangat banyak masalah’

“Menanam sawit ini kan cukup berat, terutama di daerah dataran rendah. apabila kami mengolah sendiri, kurang mampu,” ungkap Laurensius Asia, warga Desa Teluk Bakung, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. “Maka saat terdapat tawaran [kemitraan] berasal dari perusahaan [sawit], kami bersedia.”

Perusahaan sawit itu, kata dia, menawarkan kemitraan plasma dengan pola ‘satu atap’ kepada Laurensius dan juga serta warga desa pada 2010. Di seluruh Indonesia, setelah 2007, satu atap menjadi salah satu pola kemitraan yg paling sangat banyak diterapkan.

di dalam pola ini, warga tidak memiliki peran aktif. Perusahaan hendak mempekerjakan tenaga untuk merawat kebun plasma, dan juga serta warga diberitahu mereka hendak menerima keuntungan berasal dari sawit berupa uang. Ini dengan logika, perusahaan lebih dapat mengelola perkebunan dengan lebih efisien ketimbang warga.

Skema plasma satu atap

“Di sini pemerintah [Indonesia] menjadi sangat neoliberal dan juga serta membiarkan perusahaan menjalankan apa yg mereka mau,” kata Lesley Potter, periset di Universitas Nasional Australia yg fokus pada Indonesia.

“Tentu saja perusahaan menjalankan dengan senang hati, sampai mereka memutuskan untuk menyingkirkan petani plasma.”

Kritik utama pada skema kemitraan ini ialah kurangnya transparansi, menurut Sri Palupi, perusahaan menjadi “cenderung manipulatif”.

Baca serta:

Petani plasma – kerap kali diwakili dari koperasi – hendak membuat pinjaman bank, sementara perusahaan berperan sebagaimana penjamin (avalis). Setelah pinjaman bank turun, perusahaan mengelola dana itu untuk mengolah kebun plasma. Petani yg mesti membayar kredit ke bank.

Tuduhan soal transparansi ini ditepis dari GAPKI.

Namun sebagian petani, setidaknya yg kami temui, mengatakan biaya untuk urusan yg lain di perkebunan tak dijelaskan dengan terang-benderang. Termasuk, urusan jumlah utang-piutang ke bank.

“Untuk infrastruktur, termasuk biaya-biaya seluruhnya menjadi utang. Nanti dipotong [dari keuntungan] setelah tanaman sukses,” papar Laurensius, petani plasma di Teluk Bakung, menjelaskan isi perjanjian yg ditandatanganinya dengan perusahaan sawit.

Palmdale, perusahaan yg beroperasi di Teluk Bakung itu, tidak merespons permintaan wawancara kami.

Plasma sawit

Sumber foto, ANTARAFOTO

Pola sama serta umum dilakukan di tempat-tempat yg lain, menurut Inda Fatinaware berasal dari Sawit Watch.

“Dua puluh persen itu terpotong lagi, terdapat jalan-jalan, sarana-sarana yg lain. menjadi sebenarnya perusahaan itu tidak memfasilitasi modal. Semua dibebankan ke petani, yg tidak diinformasikan di awal,” papar Inda.

Di sejumlah tempat, imbuh Inda, warga bahkan tidak diberitahu berapa utang mereka ke bank.

Perkembangan lahan sawit di Indonesia

“Petani itu mencicil terus. Tidak diinformasikan, sampai kapan Ia mesti membayar utang. Sehingga sangat banyak berasal dari plasma yg telah sekian Tahun, belum selesai hutangnya,” sebut Inda.

Kami mengirim tim untuk menemui 15 kelompok masyarakat di enam provinsi, di mana perusahaan sawit menetapkan kerja sama plasma dengan skema ‘satu atap’.

Di semua tempat yg kami datangi, warga mengatakan tidak memiliki akses info tentang bagaimana pembayaran bagi hasil dihitung, atau kapan utang mereka hendak lunas.

Data dokumen finansial yg kami peroleh berasal dari koperasi plasma Teluk Bakung menunjukkan per 2019, petani berhutang sebesar Rp262 miliar atau nyaris Rp93 juta per hektare.

Di Desa Antutan, Bulungan, Kalimantan Utara, warga melalui koperasi plasma berutang Rp8 miliar ke bank, atau Rp67 juta per hektare. Hasil panen sawit sampai bertahun-Tahun mendatang, habis untuk mencicil hutang.

“Sampai kami mati, mungkin belum tahu hasil plasma itu bagaimana,” kata Encuk Nyaring, Kepala Desa Antutan kepada kami.

Línea

Adakah kisah bagus tentang plasma?

Sejauh ini, sukar menemukan kasus praktik kerja sama perusahaan dan juga serta petani plasma yg setara, transparan dan juga serta saling menguntungkan.

Namun, Ecosoc Right pernah menuliskan praktik pengembangan perkebunan sawit yg cukup menyejahterakan petani saat mereka mendapat dukungan berasal dari pemerintah daerah, dan juga serta perusahaan negara.

Ini terjadi di Desa Rantau Bertuah, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Desa ini ialah desa eks-transmigrasi Hutan Tanam Industri (HTI) yg gagal karena ditelantarkan dari perusahaan pengelolanya. Dus, diikutsertakan program pembangunan kebun sawit untuk rakyat.

plasma sawit

Sumber foto, Dok. Warga Desa Rantau Bertuah

Pada 1993-1994, sebanyak 300 keluarga transmigran mulai menempati Desa Rantau Bertuah. Mereka mendapat jatah lahan satu hektare per keluarga berasal dari pemerintah dan juga serta seperempat hektare untuk rumah “termasuk pekarangan yg dapat ditanami”.

Lahan mereka sempat ditanami tanaman tahunan seperti karet, akasia dan juga serta sawit dari perusahaan melalui pola kemitraan, tapi gagal karena kurang perawatan.

Selama sepuluh Tahun terombang-ambing ketidakjelasan berasal dari hasil perkebunan ini, terdapat warga yg mulai frustasi, menjual lahannya, lalu meninggalkan desa.

plasma sawit

Sumber foto, Dok. Warga Desa Rantau Bertuah

Saat terjadi pemekaran daerah, Pemerintah Kabupaten Siak menggelontorkan apa yg disebut sebagaimana program “pemberdayaan ekonomi kerakyatan”.

Pemerintah Daerah menggandeng perusahaan negara untuk urusan pengelolaan lahan.

“Mereka tahu mereka tak mahir di dalam mengelola, untuk pelaksanaan pekerjaan dipercayakan kepada PTPN V. sukses Tahun 2004/2005 ditanam pola itu,” kata Muhammad Muslim Saragih, mantan Pimpinan Koperasi Sumber Rezeki yg menaungi pengelolaan petani sawit di Desa Rantau Bertuah.

plasma sawit

Sumber foto, Dok. Warga Desa Rantau Bertuah

Pembayaran kredit pembangunan dan juga serta perawatan kebun sawit dilakukan secara tanggung renteng melalui pemotongan hasil panen sebesar 30%.

Mulai 2012, pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada koperasi. Enam Tahun setelahnya, hutang itu lunas.

“Artinya kami kelola sampai sekarang dengan dengan masyarakat, dengan kelompok, dengan anggota,” kata Muslim.

Di tengah harga sawit yg sedang melambung belakangan ini, “Ada yg pendapatan kotornya Rp21 juta dengan cuma dua hektare itu sebulan.”

“Kalau kami lihat mulai berasal dari anak sekolah, sekarang rata-rata anak kuliah. Bangunan rumah, dulu kan Ia papan 6×6 meter, semua beralih menjadi bangunan yg layak. Kemudian dulu, mobil cuma satu, sekarang mobil berserak di di dalam itu,” tambah Muslim.

Kisah ini menjadi contoh bagaimana plasma dapat membantu kesejahteraan masyarakat lokal. Salah satu faktor utama di dalam kesuksesan ini, menurut Ecosoc Right, ialah keterlibatan pemerintah sebagaimana fasilitator.

Seperti yg diungkapkan Muslim, “Pemda Siak sangat serius.”

Grafik dari Aghnia Adzkia, Arvin Supriyadi, Ayu Idjaja, dan juga serta Davies Surya.

Sumber Referensi & Artikel : Berbagai Sumber
Saksikan video pilihan berikut ini: